Megapolitan . 17/11/2026, 18:34 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan penolakannya terhadap rencana pengalihfungsian kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kawasan tersebut wajib dipertahankan sesuai fungsi asalnya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) guna menjaga ketersediaan wilayah resapan dan kawasan hijau di Ibu Kota.
Sebagai jalan keluar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan dua lahan pengganti yang berlokasi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Kedua titik lokasi berluas masing-masing sekitar 2 hektare tersebut telah diusulkan secara langsung kepada Menteri Sosial guna mendukung realisasi program pendidikan tersebut.
“Saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan. Hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa jajaran Pemprov DKI memberikan dukungan penuh terhadap Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap menjaga batas kewenangan dan tidak ingin mengambil alih ranah pembangunan fisik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun sekolah rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat,” katanya.
Pramono menjelaskan, sebelumnya Pemprov DKI juga telah memfasilitasi sejumlah lokasi di Jakarta Selatan. Namun, menyusul adanya tambahan kuota Sekolah Rakyat dari Presiden, pemerintah daerah kembali menyiapkan dua titik lahan tambahan, yang salah satunya berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
“Dan untuk ke depan karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” jelasnya.
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Mas Pram ini menyambut positif keinginan pihak Rektorat Universitas Indonesia yang berencana menyerahkan pengelolaan Hutan Kota UI kepada Pemprov DKI Jakarta. Ia memahami bahwa pemeliharaan kawasan hutan kota seluas itu dapat menjadi beban operasional tersendiri apabila ditangani secara mandiri oleh institusi pendidikan tinggi.
“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak. Dan saya setuju sekali dengan rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar,” tuturnya.
Pernyataan Pramono ini sekaligus merespons keterangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai pertemuan di Balai Kota pada Senin, 16 November 2026.
Kala itu, Gus Ipul menyebut telah disiapkan lahan seluas kurang lebih 8 hektare dari total 100 hektare lebih Hutan Kota UI di sisi wilayah Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dan tengah berproses menuju penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI dan Rektor UI.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media