Politik . 17/11/2026, 20:20 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Teka-teki mengenai kapan kekosongan kursi Wakil Presiden akan terisi mulai menemui titik terang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memberikan bocoran mengenai tenggat waktu penetapan pendamping baru bagi Presiden Prabowo Subianto.
Ditemui usai menghadiri Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa, 17 November 2026, Cak Imin menegaskan bahwa seluruh mekanisme pengusulan nama calon berada di tangan Kepala Negara. Sesuai ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo akan mengajukan sekurang-kurangnya dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses dan dipilih.
"Kan disahkannya tergantung Presiden. Presiden nanti yang akan mengajukan nama-nama itu, minimal dua nama ke MPR," kata Cak Imin.
Terkait posisi politik partainya, Cak Imin menyatakan PKB tidak mengajukan tuntutan maupun nama khusus, melainkan menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Prabowo Subianto.
"Pada dasarnya saya, PKB, menyerahkan seluruhnya kepada Presiden," katanya.
Mengenai lini masa proses konstitusional tersebut, Wakil Ketua DPR RI itu memberi sinyal, tahapan pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia ini akan berlangsung dalam waktu dekat. Menurut perkiraannya, penyerahan dua nama calon dari Presiden ke MPR dapat dilakukan sekitar tanggal 7 atau 8 Desember mendatang, sehingga pada 9 Desember 2026 Indonesia sudah memiliki wakil presiden yang baru.
"Tapi dua nama yang akan diajukan itu bisa saja tanggal delapan, bisa tanggal tujuh, bisa saja secepatnya. Tapi yang penting insya Allah tanggal sembilan sudah ada Wakil Presiden baru," tuturnya.
Saat dimintai penegasan ulang apakah kepastian pelantikan tersebut jatuh pada Desember tahun ini, Cak Imin kembali mengiyakan dengan penuh keyakinan.
"Sudah, sudah tanggal sembilan sudah ada Wapres baru," ujarnya.
Lebih jauh, Cak Imin menyoroti pentingnya kesolidan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden agar roda pemerintahan berjalan optimal. Ia menilai, figur wakil presiden yang berasal dari partai politik yang sama dengan Presiden, yakni Partai Gerindra, akan jauh lebih memudahkan koordinasi serta menjaga kesatuan visi pemerintahan.
"Kita butuh pemerintahan yang efektif dan Wapres harus satu kesatuan dengan Presiden dan kalau sama-sama Gerindra kan akan efektif," pungkasnya.
Mohammad Luthfi/Disway
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media