Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, DPR Minta Kegiatan Penyadapan Diawasi Badan Independen
Komisi III DPR mendorong badan pengawas penyadapan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi privasi masyarakat.
fin.co.id - Besarnya kewenangan penyadapan membutuhkan pengawasan independen agar tidak berubah menjadi alat yang merugikan privasi dan keamanan pribadi masyarakat.
Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan perlu memasukkan pembentukan badan pengawas di luar institusi pelaksana penyadapan.
Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta. Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan pemeriksaan dan audit setelah penyadapan berlangsung, tetapi juga harus mampu mencegah penyalahgunaan sejak awal hingga seluruh proses pengelolaan hasil penyadapan selesai.
“Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan, Selasa, 17 November 2026.
Baca Juga
Pengawasan Harus Mencakup Seluruh Proses Penyadapan
Wayan menekankan, badan pengawas nantinya harus mengawasi setiap tahapan penyadapan. Cakupannya tidak hanya ketika aparat menggunakan kewenangan tersebut, tetapi juga ketika menyimpan, memanfaatkan, hingga memusnahkan hasil penyadapan yang sudah tidak diperlukan.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan seluruh hasil penyadapan hanya digunakan sesuai kebutuhan penegakan hukum. Dokumen atau informasi yang sudah digunakan maupun yang masih tersimpan harus tetap berada dalam kontrol agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar ketentuan yang dibenarkan.
Ia juga menempatkan independensi sebagai prinsip utama dalam pembentukan badan tersebut. Lembaga pengawas harus berdiri di luar institusi yang menjalankan penyadapan sehingga dapat memeriksa dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan tanpa intervensi dari pihak yang diawasi.
“Untuk pengawasan yang ketat harus badan pengawas itu independen, harus berada di luar institusi itu,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Seleksi Anggota Pengawas Harus Ketat dan Melibatkan Unsur Eksternal
Baca Juga
Selain persoalan independensi kelembagaan, Wayan meminta pemerintah dan DPR memperhatikan proses perekrutan anggota badan pengawas. Ia tidak ingin lembaga tersebut hanya dibentuk untuk memenuhi persyaratan formal tanpa memiliki kekuatan pengawasan yang memadai.
Karena itu, ia mengusulkan agar keanggotaan badan pengawas berasal dari unsur eksternal melalui proses seleksi yang ketat. Wayan membandingkan gagasannya dengan model Dewan Pengawas KPK yang menurut pandangannya belum cukup kuat karena terlalu bergantung pada unsur internal.
“Ini harus diambil dari orang luar. Dan proses seleksinya harus ketat,” kata legislator dari dapil Bali itu.
Wayan menambahkan, keberadaan badan pengawas independen menjadi salah satu substansi penting yang perlu didalami dalam pembahasan RUU Penyadapan. Komisi III DPR RI sendiri telah mulai mengundang sejumlah narasumber untuk menghimpun pandangan mengenai berbagai materi yang perlu masuk dalam rancangan regulasi tersebut.
Ia berharap pengaturan pengawasan independen dapat memastikan kewenangan penyadapan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan penyadapan tetap berada dalam kontrol yang ketat sekaligus melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran hak privasi.