Politik

KDM Kesal Foto Gibran Diturunkan Terbalik di Kantor DPRD Jabar, Singgung Etika Demokrasi

Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam kehidupan demokrasi.

KDM Kesal Foto Gibran Diturunkan Terbalik di Kantor DPRD Jabar, Singgung Etika Demokrasi
Foto Gibran Diturunkan Terbalik di Kantor DPRD Jabar

fin.co.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kekecewaannya terhadap aksi sejumlah aktivis yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. Aksi tersebut menjadi sorotan setelah foto Gibran tidak hanya diturunkan, tetapi juga diletakkan dalam posisi terbalik.

Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, perbedaan pandangan politik tetap harus disertai penghormatan terhadap etika dan kesopanan.

Pernyataan itu disampaikan KDM melalui keterangan resminya. Ia menegaskan kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada anggota DPRD Jawa Barat, melainkan kepada kelompok aktivis yang dinilai berlebihan dalam mengekspresikan sikap politik.

"Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang," ujar Dedi Mulyadi, dikutip pada Selasa 17 November 2026.

Meski mengakui setiap orang memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pandangan politik, KDM mengingatkan bahwa demokrasi tetap memiliki batasan berupa adab dan sopan santun.

Ia kemudian menyoroti aksi penurunan foto Wakil Presiden di ruang Banggar DPRD Jabar. Menurutnya, ruangan tersebut merupakan bagian dari kantor pemerintahan yang digunakan untuk membahas dan mengambil keputusan anggaran bersama pihak eksekutif.

Karena itu, pelepasan atribut kenegaraan semestinya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan, bukan melalui aksi spontan sekelompok orang.

"Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," kata Dedi.

KDM juga menyayangkan cara para aktivis memperlakukan foto tersebut setelah diturunkan. Ia menilai tindakan meletakkan foto dalam posisi terbalik dan meninggalkannya begitu saja merupakan perilaku yang tidak pantas.

"Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua," tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa Ketua DPRD Jawa Barat telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kejadian tersebut.

Ia berharap kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat dalam aksi penurunan foto Gibran juga bersedia menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman yang semakin luas.

"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka," ucapnya.

Dedi menegaskan bahwa demokrasi tidak semata-mata memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Setiap kebebasan juga harus diikuti tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Berita Terkait