Nasional

Menaker Ungkap Formula Penetapan UMP 2027, Ini Jadwal Pengumumannya

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Yassierli menjelaskan bahwa gubernur memiliki kewajiban menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Menaker Ungkap Formula Penetapan UMP 2027, Ini Jadwal Pengumumannya
Ilustrasi UMP

fin.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027. Proses penghitungan dan penetapannya akan mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Yassierli menjelaskan bahwa gubernur memiliki kewajiban menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Dalam menentukan besaran upah minimum, pemerintah akan memperhitungkan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan.

Formula penghitungan tersebut menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 sampai 1,0.

Yassierli menilai keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan pengupahan dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi pekerja maupun pengusaha.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.

Untuk menghasilkan perhitungan yang lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini sedang menyusun estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Penyusunan estimasi tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi. Kemnaker juga menyiapkan perhitungan KHL untuk kabupaten/kota menggunakan metode klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Terkait proses tersebut, Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua 'stakeholders',” kata dia.

Pemerintah juga telah menetapkan tenggat waktu pengumuman upah minimum 2027. Penetapan UMP dijadwalkan paling lambat pada 21 November 2026, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman UMSP pada 26 November 2026.

Sementara itu, gubernur memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menetapkan UMK. Adapun penetapan UMSK dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2026. *

Berita Terkait