Politik

Namanya Diusulkan Jadi Wapres Gantikan Gibran, Begini Respons Sufmi Dasco Ahmad

Dasco memilih menanggapi dorongan tersebut dengan mengingatkan semua pihak agar menghormati kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menentukan calon wakil presiden.

Namanya Diusulkan Jadi Wapres Gantikan Gibran, Begini Respons Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad

fin.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara mengenai sejumlah dukungan yang mendorong dirinya menjadi calon Wakil Presiden (Wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Dasco memilih menanggapi dorongan tersebut dengan mengingatkan semua pihak agar menghormati kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menentukan calon wakil presiden.

Menurutnya, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Mekanisme tersebut juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden," kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 17 November 2026.

Ia menjelaskan, penentuan nama calon pengganti wakil presiden yang mengalami kekosongan jabatan merupakan kewenangan Presiden untuk kemudian disampaikan kepada MPR RI.

Karena itu, Dasco meminta seluruh pihak menghormati mekanisme yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Nama Dasco belakangan memang ramai diperbincangkan setelah sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra menyatakan dukungan agar dirinya menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.

Dukungan tersebut datang dari sejumlah daerah, di antaranya Gerindra Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Utara.

Dorongan agar Dasco menjadi calon wapres juga muncul dari luar Partai Gerindra. Sejumlah partai politik, termasuk Partai NasDem dan PKB, turut menyampaikan dukungan. Kalangan akademisi, mahasiswa, hingga organisasi buruh juga disebut memberikan dukungan serupa.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengumumkan perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti. Sidang yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026.

Muzani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Dengan jadwal terbaru itu, Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Artinya, Presiden harus menyampaikan nama-nama calon tersebut paling lambat pada 25 November 2026. *

Berita Terkait