Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso, Terbukti Terlibat Pemufakatan Penyadapan Ilegal
Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi PTDH setelah sidang etik Polri terkait pemufakatan akses ilegal berupa penyadapan.
fin.co.id - Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menjadi keputusan Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
Putusan tersebut dijatuhkan setelah majelis menyatakan perwira tinggi Polri itu terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keputusan tersebut di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Trunoyudo.
Selain pemecatan, majelis juga memberikan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela. Dalam putusannya, majelis menilai EHS menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski telah menerima putusan sidang etik tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
EHS Kembali Ditahan di Mako Brimob
Usai menjalani sidang etik, EHS kembali menjalani penahanan di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat. Trunoyudo mengatakan perwira tinggi tersebut dikembalikan ke Brimob untuk menjalani proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
"Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim," kata Trunoyudo.
Berdasarkan pantauan, EHS terlihat keluar dari gedung setelah sidang dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru muda. Kedua tangannya tampak terikat dan wajahnya tertutup masker hitam.
Petugas kemudian menggiring EHS menuju mobil taktis (rantis) Brimob Polri. Ia berjalan cepat dengan kepala tertunduk tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Sebelum sidang etik EHS, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Divisi Propam Polri sebelumnya juga menggelar sidang KKEP terhadap AS pada Selasa (10/11). Dalam persidangan itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.
Seperti EHS, AS juga menyatakan mengajukan banding atas putusan pemberhentian tersebut.