Megapolitan

Tak Restui DKI Terbitkan Obligasi Daerah 2027, Mendagri Tito Arahkan Pramono Pinjam Dana ke PT SMI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatukan, tidak memberikan restu atas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah pada tahun 2027 mendatang.

Tak Restui DKI Terbitkan Obligasi Daerah 2027, Mendagri Tito Arahkan Pramono Pinjam Dana ke PT SMI
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo (kiri) dan Mendagri M Tito Karnavian (kanan). Foto: Cahyono

fin.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatukan, tidak memberikan restu atas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah pada tahun 2027 mendatang. Sebagai solusi pengganti, Tito menyarankan agar Pemprov DKI beralih menggunakan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Arahan perubahan skema pembiayaan pembangunan tersebut disampaikan Tito usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Menurut Tito, rekomendasi penggunaan pinjaman PT SMI yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut juga sejalan dengan masukan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Tito menilai, penerbitan surat utang berupa obligasi daerah berisiko meninggalkan beban fiskal bagi gubernur Jakarta pada periode kepemimpinan selanjutnya.

“Sehingga, tadi kita sampaikan beliau akan men-switch dari obligasi, sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan, itu untuk membangun infrastruktur, rumah sakit di antaranya beliau. Nah, itu menggunakan PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur yang ada di Kementerian Keuangan,” kata Tito kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa mekanisme pelunasan pinjaman melalui PT SMI nantinya akan diatur lewat pemotongan langsung Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ia pun memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menerbitkan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat utama pencairan pinjaman tersebut setelah mendengarkan pemaparan langsung dari Gubernur Pramono.

“Nah, kami Kemendagri diminta pendapat oleh beliau, ya kita akan menyampaikan prinsip setuju karena salah satu persyaratan untuk PT SMI itu memberikan pinjaman adalah rekomendasi dari Kemendagri. Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” jelasnya.

Meskipun meminta pengalihan skema pendanaan, Tito mengakui bahwa rencana pembiayaan infrastruktur yang diusung Pemprov DKI Jakarta memiliki urgensi tinggi bagi warga Ibu Kota. Anggaran tersebut sedianya dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek strategis seperti pengembangan Light Rail Transit (LRT), fasilitas pendidikan, pengendalian banjir, penguraian kemacetan, hingga pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.

“Nah ini bisa membantu rakyat untuk masalah kesehatan, ditambah lagi dengan mengurangi kemacetan, itu kan bagus, satu lagi masalah banjir. Tiga, program untuk menangani banjir. Ini memang tiga hal ini yang paling utama di Jakarta,” pungkas Tito.

Berita Terkait