Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Akui Menyesal dan Minta Maaf
Informasi mengenai penyesalan dan permintaan maaf Eko disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti langsung persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa 17 November 2026.
Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkara ini juga berdampak pada posisi sejumlah pejabat yang terseret dalam kasus tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4 November 2026).
Di sisi lain, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026.
Hasilnya, majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap keduanya. Dengan putusan tersebut, Eko Hadi harus mengakhiri kariernya di institusi kepolisian akibat perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. *
Berita Terkait
Dipecat dari Polri Kasus Penyadapan, Irjen Eko Hadi Santoso Melawan!