Hukum dan Kriminal . 18/11/2026, 19:32 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu meminta kedua kementerian mengevaluasi seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kemungkinan penyimpangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan oleh instansi terkait setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian tersebut.
"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Budi, Rabu, 18 November 2026.
Lima paket pengadaan yang menjadi temuan ICW berasal dari unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.
Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian Kemenbud. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP selama periode 2025-2026. Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar.
Budi menjelaskan, evaluasi tidak cukup hanya melihat hasil akhir pengadaan. Kemenbud dan KKP juga perlu memeriksa setiap tahapan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.
Dalam temuan ICW, delapan paket pengadaan jasa influencer tersebut mengarah kepada PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan itu mencakup penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Selain itu, terdapat kegiatan kementerian yang menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
ICW menduga pola pengadaan tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup kesempatan bagi penyedia lainnya untuk bersaing. Organisasi itu juga menduga terdapat konflik kepentingan karena Raffi berstatus sebagai pejabat publik.
Di sisi lain, KPK turut menanggapi pernyataan Raffi Ahmad mengenai konsultasi yang pernah dilakukannya pada 2024. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengaku pernah meminta konsultasi kepada KPK terkait pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Budi mengatakan KPK membuka kesempatan bagi siapa saja untuk berkonsultasi dalam ranah pencegahan korupsi.
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media