Nasional

Soal Wacana Petugas Haji Nonmuslim, Komisi VIII DPR Akan Minta Penjelasan Kemenhaj

Komisi VIII DPR akan memanggil Kemenhaj untuk mengklarifikasi wacana pelibatan petugas haji nonmuslim di Arab Saudi.

Soal Wacana Petugas Haji Nonmuslim, Komisi VIII DPR Akan Minta Penjelasan Kemenhaj
DPR akan memanggil Kemenhaj untuk mengklarifikasi wacana pelibatan petugas haji nonmuslim.

fin.co.id - Kejelasan mengenai rencana pelibatan petugas haji nonmuslim di musim haji mendatang akan diminta langsung oleh Komisi VIII DPR RI kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Komisi yang membidangi urusan Haji berencana memanggil kementerian dalam waktu dekat untuk mengklarifikasi wacana yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai, persoalan utama yang perlu dijelaskan pemerintah adalah jenis pekerjaan serta lokasi penempatan petugas nonmuslim tersebut.

Menurutnya, pelibatan tenaga profesional nonmuslim untuk pekerjaan pendukung di dalam negeri tidak menjadi masalah. Namun, penugasan langsung di Tanah Suci memerlukan pertimbangan lebih cermat.

"Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu," ujar Syahrul, dikutip Rabu, 18 November 2026.

Syahrul Bedakan Petugas Teknis dan Pelayanan di Tanah Suci

Syahrul menjelaskan, bahwa tenaga profesional nonmuslim tetap dapat mengambil bagian dalam pekerjaan teknis maupun administratif yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Ia mencontohkan pelayanan kesehatan dan keimigrasian sebagai bidang yang memungkinkan keterlibatan tenaga dari kalangan nonmuslim.

Akan tetapi, ia memandang penempatan petugas yang dilatih untuk menjalankan pelayanan langsung di Arab Saudi perlu mempertimbangkan karakteristik ibadah haji dan sensitivitas umat Islam. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada semangat toleransi.

"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Ia menegaskan, pandangan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap keterlibatan tenaga kerja nonmuslim dalam seluruh aspek pelayanan haji. Syahrul hanya meminta pemerintah memperhatikan batas tugas dan lokasi penempatan agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan penyelenggaraan ibadah haji.

Komisi VIII Akan Minta Klarifikasi Langsung kepada Kemenhaj

Untuk menghindari kesalahpahaman, Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah. Syahrul menyebut pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," pungkas Syahrul.

Ia berharap pemerintah dapat menjelaskan secara pasti kriteria petugas, ruang lingkup pekerjaan, serta lokasi penempatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan penjelasan tersebut, aspek profesionalitas pelayanan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan ketentuan khusus pelaksanaan ibadah haji.

Berita Terkait