Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.381 Triliun hingga Kuartal III 2026, Ini Rinciannya
Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi ULN Indonesia pada triwulan III 2026 meningkat dari 455,4 miliar dolar AS pada triwulan II 2026. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp63,92 triliun dalam satu kuartal.
fin.co.id - Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai 458,9 miliar dolar AS atau setara Rp8.381,35 triliun pada triwulan III 2026. Angka tersebut menunjukkan besarnya kewajiban luar negeri Indonesia yang terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi ULN Indonesia pada triwulan III 2026 meningkat dari 455,4 miliar dolar AS pada triwulan II 2026. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp63,92 triliun dalam satu kuartal.
Perhitungan nilai rupiah tersebut menggunakan kurs JISDOR BI sebesar Rp18.264 per dolar AS pada 17 November 2026. Sementara itu, secara tahunan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia tercatat mencapai 7,2 persen (year on year/yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, perkembangan utang luar negeri Indonesia terutama dipengaruhi peningkatan pinjaman pemerintah di tengah penurunan utang luar negeri sektor swasta.
Baca Juga
Posisi ULN pemerintah pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 220,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.021,73 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 216,3 miliar dolar AS atau setara Rp3.950,50 triliun.
Peningkatan utang pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman.
BI menyebut perkembangan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang dinilai tetap terjaga.
Pemerintah juga menyatakan tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
Pengelolaan ULN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan dapat berlangsung secara efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, utang luar negeri pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor produktif. Penggunaannya mencakup sejumlah bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Baca Juga
Berdasarkan sektor ekonomi, alokasi ULN pemerintah terbesar digunakan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen. Berikutnya, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,8 persen.
Kemudian, sektor jasa pendidikan mendapatkan porsi 16,2 persen, konstruksi 11,4 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, utang luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan.
BI mencatat posisi ULN swasta pada triwulan III 2026 sebesar 196,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.585,22 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II 2026 yang mencapai 196,7 miliar dolar AS atau setara Rp3.592,53 triliun.
Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya posisi utang kelompok lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations).