Yusril Dorong Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden hingga Telusuri Aktor Intelektual
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia diusut secara menyeluruh.
fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia diusut secara menyeluruh. Ia menegaskan, penyelidikan tidak boleh hanya menyasar pihak-pihak di lingkungan Kepolisian, tetapi juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi tersebut.
Menurut Yusril, arah penyidikan yang saat ini berkembang dari dugaan keterlibatan oknum internal Polri masih memungkinkan diperluas. Penelusuran dapat menjangkau kalangan elite politik hingga pejabat birokrasi pemerintahan apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Ia mengungkapkan, hasil perkembangan penyidikan menunjukkan adanya indikasi bahwa tindakan tersebut diduga memiliki tujuan melumpuhkan jalannya pemerintahan. Karena itu, penyidik perlu menggali lebih dalam siapa pihak yang menyusun rencana, mengarahkan, hingga mengendalikan aksi tersebut.
Baca Juga
Mengenai dugaan pihak yang menjadi pengguna akhir (*end user*) perangkat penyadapan, yang sebelumnya dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn.) LSP, Yusril menilai persoalan tersebut masih perlu ditelusuri. Penyidik harus memastikan untuk kepentingan apa perangkat itu digunakan serta siapa saja pihak yang berada di balik pemanfaatannya.
Yusril turut memberikan perhatian terhadap dugaan keterlibatan sejumlah oknum di internal Kepolisian. Ia menilai perkara ini tergolong luar biasa mengingat sejak Indonesia merdeka pada 1945, institusi Polri belum pernah tercatat terlibat dalam tindak pidana makar.
Atas dasar itu, seluruh rangkaian peristiwa harus diungkap secara komprehensif. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus menjangkau setiap pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, Yusril memastikan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap menjadi perhatian. TNI disebut terus menjalankan tugas pengamanan secara maksimal untuk menjamin keselamatan kepala negara dan wakilnya.
Pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan DPR RI guna membahas penguatan aturan hukum terkait kewenangan penyadapan. Langkah tersebut diperlukan agar penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat maupun lembaga negara memiliki landasan regulasi yang lebih jelas.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut untuk menjerat peristiwa pidana yang telah terjadi. Kebijakan semacam itu dinilai bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga
“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” ujar dia.
Sebagai upaya mencegah penyimpangan serupa, pemerintah berencana mengevaluasi sekaligus memperketat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara. Pengawasan ini menyasar institusi yang memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan undang-undang, di antaranya Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pengawasan yang lebih kuat, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, dinilai penting untuk memastikan setiap tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan prosedur dan kepentingan penegakan hukum, bukan untuk tujuan di luar kewenangan.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.