Politik

Bukan karena Tekanan Publik, Puan Ungkap Alasan DPR Percepat Pengesahan UU Perampasan Aset

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan dari pihak tertentu.

Bukan karena Tekanan Publik, Puan Ungkap Alasan DPR Percepat Pengesahan UU Perampasan Aset
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Tangkapan layar

fin.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan dari pihak tertentu. Menurutnya, DPR telah menjalankan proses pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai masukan sebelum akhirnya menyelesaikan regulasi tersebut.

Puan menyampaikan, DPR RI berhasil menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 19 November 2026. Penyelesaian itu bahkan lebih cepat dari target awal yang dijadwalkan pada 15 Desember 2026.

"Ya, alhamdulillah bahwa dalam perjalanannya walaupun harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November, artinya satu bulan lebih empat hari. DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan sebaik-baiknya," kata Puan kepada wartawan, Kamis, 19 November 2026.

Politikus PDIP ini menjelaskan, rampungnya pembahasan lebih awal tidak berarti DPR terburu-buru dalam mengambil keputusan. Puan menilai penyelesaian UU Perampasan Aset memang sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat rancangan aturan tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun silam.

Puan juga menekankan bahwa proses pembahasan telah melibatkan partisipasi masyarakat. Komisi III DPR RI, kata dia, tercatat menggelar 87 kegiatan meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.

Selain itu, upaya menyerap aspirasi dilakukan melalui kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan (dapil).

"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," katanya.

Puan berharap keberadaan UU Perampasan Aset dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Ia juga menyatakan DPR telah mengantisipasi sejumlah hal yang sebelumnya menjadi perhatian dan kekhawatiran publik selama proses pembahasan.

"Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," tuturnya.

Berita Terkait