Menko Polkam Dudung Tegaskan Kritik Bagian dari Demokrasi Sehat, Imbau Warga Tak Sebar Kebencian di Medsos
Menko Polkam, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian wajar dari dinamika demokrasi yang sehat
fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian wajar dari dinamika demokrasi yang sehat. Kendati demikian, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati di tengah perbedaan pandangan politik serta tidak membiarkan perbedaan tersebut memicu kebencian maupun perpecahan.
"Berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, dan berbeda pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi kebencian, permusuhan, apalagi tindakan yang merusak persatuan bangsa," ujar Dudung dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Dudung, upaya menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan nasional bukan semata-mata menjadi beban tugas pemerintah, TNI, maupun Polri, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga negara.
Salah satu kontribusi nyata yang dapat dilakukan masyarakat untuk merawat situasi tetap kondusif adalah dengan bersikap bijak di ruang digital. Ia meminta publik tidak mudah terprovokasi ataupun ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial.
Baca Juga
"Saring sebelum sharing. Jangan sampai jari kita justru menjadi alat penyebar kebencian dan perpecahan," tegasnya.
Di samping literasi digital, Dudung juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali nilai gotong royong, kepedulian sosial antarwarga, serta memperkuat sistem keamanan lingkungan. Apabila timbul perselisihan atau gesekan di tingkat akar rumput, ia mendorong penyelesaian melalui jalur dialog dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat setempat.
Lebih lanjut, Menko Polkam menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara, lanjut dia, wajib hadir memberikan perlindungan sekaligus menyajikan informasi akurat agar ruang publik terbebas dari paparan hoaks serta hasutan.
Ia pun berpesan agar warga tidak main hakim sendiri saat menjumpai potensi gangguan keamanan di lapangan. Masyarakat diminta memprioritaskan keselamatan diri, menjauhi titik rawan konflik, dan segera melapor melalui kanal resmi kepada aparat berwenang.
Menutup pernyataannya, Dudung mengingatkan bahwa makna persatuan tidak menuntut penyeragaman pemikiran, melainkan kedewasaan dalam menyikapi keragaman pendapat sebagai sesama anak bangsa.
"Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," pungkasnya.