Nasional . 19/11/2026, 07:58 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis 19 November 2026 untuk mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tersebut akan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan agenda yang tercantum di laman resmi DPR, pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda utama dalam rapat tersebut.
"Agenda: Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian agenda rapat paripurna dikutip laman resmi DPR.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR menyepakati agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk memperoleh persetujuan akhir dalam rapat paripurna.
Kesepakatan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga memaparkan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja (panja) telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Menurutnya, terdapat sedikitnya sepuluh pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Salah satu poin yang diatur berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
Contohnya, praktik investasi bodong hingga perdagangan saham bodong yang menyebabkan banyak orang menjadi korban.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Selain mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut juga menegaskan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku. Ketentuan itu termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RUU Perampasan Aset juga mengatur tugas dan kewenangan lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil tindak pidana.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Pelaksanaannya akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi agar pengelolaan berjalan secara profesional dan akuntabel.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media