Hukum dan Kriminal

UU Perampasan Aset Disahkan, Legislator Golkar Tegaskan Pelaksanaan Kini di Tangan Aparat

Legislator Golkar Soedeson Tandra menegaskan keberhasilan pemulihan aset bergantung pada pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum.

UU Perampasan Aset Disahkan, Legislator Golkar Tegaskan Pelaksanaan Kini di Tangan Aparat
Legislator Golkar tegaskan pelaksanaan UU Perampasan Aset tergantung aparat penegak hukum.

fin.co.id - Pelaksanaan pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana kini bergantung pada pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya DPR RI, Soedeson Tandra, usai Rapat Paripurna DPR RI di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Soedeson menegaskan, keberhasilan pengembalian dan pemulihan aset bergantung pada pelaksanaan oleh aparat penegak hukum, setelah parlemen menyelesaikan penyusunan kerangka undang-undang.

Menurut Soedeson, DPR bertugas merumuskan ketentuan dalam undang-undang. Sementara pelaksanaan aturan untuk mengembalikan aset negara maupun masyarakat berada di tangan aparat penegak hukum.

Ia meminta masyarakat menyampaikan tuntutan mengenai pelaksanaan teknis pengembalian aset kepada aparat penegak hukum, bukan lagi kepada DPR. Seluruh ketentuan yang telah disusun harus dijalankan secara lurus, benar, dan tegas demi kepentingan bangsa dan negara.

"Itu kan di tataran pelaksanaannya. Tanya kepada aparat penegak hukum, bukan tanya kepada DPR. DPR kan yang menyusun. Udah selesai, kita serahkan pada aparat penegak hukum. Laksanakan itu selurus-lurusnya, sebenar-benarnya, setegak-tegaknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Soedeson.

Badan Pengawas Independen untuk Cegah Abuse of Power

Selain mengatur mekanisme perampasan aset, DPR RI juga mengintroduksi pembentukan badan pengawas independen. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power serta menjaga transparansi pengelolaan harta benda yang disita.

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, keberadaan badan pengawas independen diperlukan agar pelaksanaan aturan berlangsung sesuai koridor hukum. Mekanisme tersebut juga dirancang untuk melindungi hak warga negara dan memastikan pengelolaan aset sitaan berjalan secara transparan.

Soedeson menekankan, pentingnya pengawasan independen untuk menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, mekanisme itu mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat. Di sisi lain, pengawasan diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan harta benda yang disita.

"DPR telah menyusun semua sesuai dengan mekanisme yang ada. Salah satu yang kita introdusir adalah badan pengawas yang independen untuk mencegah abuse of power di satu sisi kepada rakyat, kepada warga masyarakat. Di sisi lain, untuk menjaga transparansi, menjaga harta benda yang disita supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Kita harus optimis, bangsa ini harus optimis dong, jangan pesimis," ujar Soedeson.

Pembentukan badan pengawas independen melengkapi struktur tata kelola perampasan aset yang dirancang agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berita Terkait