Nasional . 20/11/2026, 08:46 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sinyal bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan besaran upah minimum tersebut kepada publik.
Dedi mengatakan, proses penetapan UMP 2027 telah hampir rampung. Besaran upah yang akan ditetapkan nantinya mengacu pada formula sesuai ketentuan pemerintah.
"Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Kamis 19 November 2026.
Pria yang akrab disapa KDM itu juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kenaikan pendapatan pekerja dengan produktivitas serta ketersediaan pasokan pangan di daerah.
Menurutnya, peningkatan upah harus dibarengi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok. Dengan begitu, kenaikan pendapatan buruh tidak habis akibat lonjakan harga barang di pasaran.
"Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran," ujarnya.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat turut menyoroti proses pembahasan UMP 2027. Organisasi buruh tersebut mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang mulai mengarahkan formulasi pengupahan pada acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), meskipun belum sepenuhnya memenuhi tuntutan pekerja.
Ketua KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana mengungkapkan, pihaknya telah mendorong agar UMP Jabar 2027 ditetapkan minimal sebesar 80 persen dari nilai KHL.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan yang berlangsung hingga Rabu malam, 18 November 2026. Angka yang diperjuangkan KSPI itu lebih tinggi dibandingkan usulan Pemprov Jabar yang berada pada kisaran 70 persen dari KHL.
"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan di Bandung, Kamis.
Dadan menilai perubahan pendekatan dalam penetapan upah menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan cukup besar antara UMP Jawa Barat 2026 dengan kebutuhan hidup layak pekerja.
Sebagai gambaran, UMP Jawa Barat 2026 tercatat sebesar Rp2,3 juta. Sementara itu, nilai KHL di wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp4,248 juta.
KSPI sebenarnya masih menargetkan agar upah minimum di Jawa Barat dapat mencapai 100 persen dari nilai KHL. Namun, Dadan mengakui target tersebut membutuhkan proses bertahap.
"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," katanya. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media