Hukum dan Kriminal

Kejagung Periksa Mantan Wali Kota Bekasi Muchtar Mohamad Terkait Dugaan Korupsi KSO Pertamina

Pemeriksaan terhadap MM dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), Kamis, 19 November 2026.

Kejagung Periksa Mantan Wali Kota Bekasi Muchtar Mohamad Terkait Dugaan Korupsi KSO Pertamina
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna

fin.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Wali Kota Bekasi Muchtar Mohamad (MM) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

Pemeriksaan terhadap MM dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), Kamis, 19 November 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengusut dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam pelaksanaan kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP pada periode 2009 hingga 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa MM hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," demikian keterangan resmi Anang Supriatna, Kamis, 19 November 2026.

Menurut Kejagung, pemeriksaan saksi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan guna memperkuat alat bukti serta melengkapi berkas perkara dugaan korupsi tersebut.

Anang menegaskan, penanganan perkara ini dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," tegasnya.

Kejagung belum membeberkan lebih lanjut materi pemeriksaan terhadap MM maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi antara perusahaan daerah Bekasi dan PT Pertamina EP tersebut.

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sebelumnya mengambil alih penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam KSO dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 dari Kejaksaan Negeri Bekasi.

Anang menjelaskan perkara tersebut bermula dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Menurut penyidik, dalam pelaksanaan kerja sama tersebut diduga terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap mekanisme perizinan.

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.

Dia mengatakan penyidik menduga penyimpangan tata kelola tersebut mengakibatkan kerugian dan defisit pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.

Berita Terkait