Resmi! Pramono Anung Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp 6,1 Juta, Naik Rp 407 Ribu
Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Pramono pada Jumat, 20 November 2026.
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Besaran tersebut meningkat 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan UMP tahun 2026.
Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Pramono pada Jumat, 20 November 2026.
Pramono menyampaikan keputusan itu setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2026.
Baca Juga
Dia menjelaskan, kenaikan UMP Jakarta 2027 mencapai Rp 407.065 dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.729.876.
Persentase kenaikan tahun ini juga lebih besar dibandingkan penyesuaian UMP Jakarta pada 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.
Menurut Pramono, kebijakan kenaikan upah tersebut mempertimbangkan dua aspek penting, yakni peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha untuk tetap menjalankan kegiatan bisnisnya.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Pramono mengungkapkan, pembahasan mengenai besaran UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari dengan melibatkan berbagai pihak.
Meski tenggat waktu penetapan UMP sebenarnya baru berakhir pada Sabtu, 21 November 2026, Pemprov DKI berhasil merampungkan proses tersebut sehari lebih awal.
Baca Juga
Pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang mempertemukan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan pemerintah daerah berupaya menjadi penengah dalam menyelaraskan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Dia berharap kenaikan upah dapat meningkatkan taraf hidup buruh tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya di Jakarta.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," ujarnya. *