Nasional . 21/11/2026, 09:00 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka tersebut meningkat sekitar Rp181 ribu dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.228.971.
"Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000 atau naik sekitar Rp181.029 dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.971," ucap Bobby seusai menerima kunjungan panitia kerja penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilu Komisi II DPR RI, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat 20 November 2026.
Bobby menjelaskan, penentuan kenaikan UMP tersebut menggunakan formula inflasi sebesar 2,71 persen, ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.
Dari perhitungan tersebut, pemerintah provinsi memperoleh persentase kenaikan UMP sebesar 5,61 persen.
"Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja," katanya.
Menurut Bobby, penetapan UMP 2027 telah melalui kajian dan pembahasan yang melibatkan berbagai unsur. Proses tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pengupahan.
Pembahasan juga melibatkan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut yang terdiri atas unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja dan buruh.
"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," tegas dia.
Bobby menyebutkan, penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dasar lainnya adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 mengenai penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum 2027.
Selain menetapkan UMP, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) untuk 2027.
Rekomendasi tersebut harus disusun dengan mengacu pada UMP Sumut 2027 dan mempertimbangkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.
"Kami juga meminta agar seluruh rekomendasi UMK dan UMSK tahun 2027 disampaikan paling lambat pada 25 November 2026," jelas Bobby. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media