Hukum dan Kriminal . 22/11/2026, 12:30 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) yang menjerat pengusaha Muhammad Riza Chalid tetap berjalan. Meski tersangka berada di luar negeri, proses hukum terhadapnya tidak dihentikan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengungkapkan, penyidik dan jaksa penuntut umum telah berupaya menghadirkan para tersangka yang berada di luar Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mekanisme persidangan in absentia, yakni persidangan yang dapat berlangsung tanpa kehadiran terdakwa. Selain Riza Chalid, mekanisme tersebut juga dipertimbangkan terhadap tersangka lain bernama Juristan.
"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media diterima di Jakarta, Minggu 22 November 2026.
Anang menjelaskan, meskipun para tersangka belum berhasil dibawa ke Indonesia, proses pidana tetap dilanjutkan. Penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan para tersangka juga terus dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.
Di sisi lain, Kejagung masih menangani perkara pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Di antaranya perkara yang melibatkan anak Riza Chalid serta Nadiem Makarim bersama sejumlah pihak lainnya.
Menurut Anang, perkara-perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan dan kini berlanjut ke proses upaya hukum.
Untuk menjalankan persidangan in absentia, Kejagung harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah prosedur. Tahapan tersebut meliputi pengumuman kepada tersangka, penetapan status daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan *red notice* melalui Interpol.
"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujarnya.
Selain proses persidangan, kemungkinan penerapan hukuman mati terhadap Riza Chalid juga menjadi perhatian. Anang menyebut ketentuan mengenai tuntutan pidana mati memang tersedia dalam undang-undang, tetapi penerapannya tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum.
"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya.
Ia menegaskan, keputusan mengenai tuntutan pidana harus mengacu pada fakta yang terungkap selama persidangan. Jaksa akan menilai apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk menerapkan tuntutan hukuman mati.
"Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati," ujarnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka peluang menuntut hukuman mati terhadap Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Opsi tersebut masih dikaji oleh tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tata kelola bahan bakar minyak tersebut. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media