Nasional . 22/11/2026, 21:30 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih seharusnya sudah ditindak sebelum mencapai pelabuhan. Jika pengawasan di jalan arteri dan jalan tol tidak berjalan, operator penyeberangan akan terus menghadapi kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang lolos dari penindakan selama perjalanan darat.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan, penertiban kendaraan ODOL harus melibatkan aparat kepolisian dan Kementerian Perhubungan sejak kendaraan masih berada di jalan. Menurutnya, kendaraan tidak mungkin tiba-tiba masuk ke kawasan pelabuhan tanpa melewati jalur transportasi sebelumnya.
“Karena enggak mungkin tiba-tiba kendaraan ODOL itu ada di pelabuhan, Pak. Pasti akan melewati jalur arteri, melewati jalan tol dan lain-lain. Kadang-kadang yang sialnya itu ASDP karena paling ujung. Taunya, kok di pelabuhan ada ODOL?” jelas Heru.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Slamet saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pelabuhan Merak, Banten, Jumat, 20 November 2026.
Dalam pertemuan dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ia meminta penindakan tidak hanya dibebankan kepada operator pelabuhan, tetapi juga dilakukan terhadap seluruh pihak dalam rantai angkutan barang.
Slamet menilai perusahaan pemilik kendaraan dan penyedia jasa angkutan perlu menjadi bagian dari evaluasi penanganan ODOL. Ia menduga rendahnya tarif angkutan menjadi salah satu faktor yang mendorong sopir membawa muatan melebihi kapasitas demi mengejar efisiensi dan keuntungan.
“Yang perlu dicek juga dari perusahaannya. Kenapa kadang sopir suka melakukan seperti itu? Itu kan masalah ongkos angkutnya, kemudian harus mendapatkan efisiensi yang tinggi. Untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi itu, akhirnya muatannya harus berlebih,” ujar Slamet.
Legislator Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat IV tersebut juga meminta penjelasan mengenai prosedur penanganan kendaraan ODOL yang sudah telanjur tiba di pelabuhan. Ia mempertanyakan tindakan yang harus dilakukan ASDP, termasuk kemungkinan membongkar muatan sebelum kendaraan diperbolehkan menyeberang.
Penanganan kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih juga berkaitan dengan agenda pemerintah menuju Zero ODOL 2027. Kementerian Perhubungan menyiapkan penguatan pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE HUB.
Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan data kendaraan dan perangkat pemantauan guna mengidentifikasi pelanggaran ODOL. Namun, penertiban juga perlu menjangkau seluruh rantai distribusi barang, mulai dari perusahaan angkutan hingga pelaku usaha, bukan hanya pengemudi.
Dengan pengawasan sejak kendaraan beroperasi di jalan hingga memasuki pelabuhan, penegakan aturan diharapkan berjalan lebih menyeluruh. Komisi VI DPR RI berharap seluruh instansi terkait menjalankan penindakan secara konsisten agar keselamatan transportasi terjaga dan operator pelabuhan tidak menjadi satu-satunya pihak yang menangani pelanggaran selama perjalanan darat.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media