Komisi X DPR Minta Kuliah Gratis Tak Hanya untuk PTN, PTS Harus Dapat Kesempatan Setara
Komisi X DPR meminta program kuliah gratis melibatkan PTS agar bantuan pendidikan tinggi menjangkau mahasiswa secara lebih merata.
fin.co.id - Sebanyak 2.713 perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia perlu mendapat kesempatan berpartisipasi dalam program kuliah gratis.
Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan 127 perguruan tinggi negeri (PTN), sehingga pelibatan PTS dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama di daerah yang belum memiliki akses memadai terhadap PTN.
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono meminta pemerintah merancang kebijakan kuliah gratis secara adil dan proporsional. Menurutnya, bantuan pendidikan tidak boleh hanya dinikmati mahasiswa PTN, tetapi juga harus menjangkau mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS.
Hal tersebut disampaikan Juliyatmono dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026.
“Jangan sampai program kuliah gratis hanya berfokus pada PTN. PTS juga harus dilibatkan karena memiliki peran besar dalam menampung mahasiswa dan memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV tersebut.
Tren Mahasiswa Baru PTS Menurun
Juliyatmono menilai pemerintah perlu memperhatikan perubahan tren penerimaan mahasiswa baru ketika menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi. Data menunjukkan persentase mahasiswa baru yang memilih PTS turun dari 46,60 persen pada 2023 menjadi 45,57 persen pada 2025.
Sebaliknya, persentase mahasiswa baru yang masuk PTN meningkat pada periode yang sama. Angkanya naik dari 37,52 persen pada 2023 menjadi 39,47 persen pada 2025.
Menurut Juliyatmono, kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah bantuan pendidikan. Pemerintah harus memberikan dukungan secara inklusif berdasarkan kebutuhan dan kelayakan mahasiswa, bukan semata-mata melihat status perguruan tinggi tempat mereka belajar.
Dia juga menilai pengaturan kuota penerimaan mahasiswa di PTN perlu dilakukan secara terukur. Di sisi lain, pemerintah harus memperluas peluang bagi PTS untuk mengikuti program bantuan pendidikan, termasuk melalui skema pembiayaan kuliah gratis.
PTS Harus Mendapat Ruang dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi
Juliyatmono menegaskan bahwa PTN dan PTS sama-sama memiliki peran dalam sistem pendidikan tinggi nasional. PTN tetap perlu didorong meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing internasional, sedangkan PTS juga harus memperoleh ruang serta kesempatan yang setara untuk memperluas akses pendidikan.
Besarnya jumlah PTS menunjukkan kontribusi perguruan tinggi swasta dalam menampung mahasiswa dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, pelibatan PTS dalam program kuliah gratis bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi.
Dia meminta pemerintah menyusun skema yang memungkinkan seluruh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan ikut berpartisipasi. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.