Nasional . 22/11/2026, 20:00 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Penertiban kawasan hutan tidak boleh berhenti pada warga yang berada di lokasi pelanggaran. Pihak yang membiayai, memberi perintah, hingga memperoleh keuntungan dari aktivitas yang menyalahi aturan juga harus ditelusuri agar penegakan hukum menyasar pihak yang paling bertanggung jawab.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng bagi pihak-pihak yang berusaha menghindari pertanggungjawaban hukum. Ia mendukung penertiban pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar aturan, tetapi meminta pemerintah tetap melindungi penghidupan warga terdampak.
"Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan,” kata Azis, Minggu, 22 November 2026.
Menurut Azis, penyelidikan tidak cukup hanya memeriksa aktivitas yang terlihat di lapangan. Aparat perlu menelusuri dokumen, aliran uang, dan perintah kerja untuk menemukan pihak yang berada di balik kerusakan kawasan hutan.
“Untuk sampai ke sana, penyelidikan perlu mengikuti dokumen, uang, dan perintah kerja, sejauh ia mengikuti jejak kerusakan di lapangan,” ujarnya.
Azis menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran lingkungan. Ketentuan tersebut memungkinkan penegak hukum menuntut ganti rugi, menerapkan tindakan tertentu, hingga meminta pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha maupun pemberi perintah apabila unsur hukumnya terpenuhi.
Di sisi lain, pemerintah perlu memetakan posisi setiap kelompok masyarakat di sekitar kawasan yang ditertibkan. Azis meminta aparat tidak menyamaratakan pekerja perusahaan, masyarakat adat atau warga yang telah hidup turun-temurun di kawasan hutan, serta warga yang selama ini menjaga lingkungan.
"Bila pemerintah hanya mendengar suara yang paling keras, mudah sekali orang-orang itu dianggap mempunyai kepentingan yang sama,” katanya.
Selain penegakan hukum, Azis meminta pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan pemanfaatan kawasan hutan secara menyeluruh. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran dapat berlangsung dalam waktu lama hingga sebagian warga telanjur menggantungkan penghidupan pada aktivitas tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menyediakan kanal pengaduan langsung bagi masyarakat terdampak tanpa harus melalui perusahaan. Saluran tersebut dapat digunakan untuk mendata persoalan ketenagakerjaan maupun pemenuhan hak pekerja.
"Upah yang masih terutang harus ditagihkan kepada pihak yang berkewajiban. Sebagian warga yang mengenal kawasan dapat dilibatkan dengan upah layak dalam pembibitan, pemulihan gambut, atau pencegahan kebakaran,” tutur Azis.
Azis menegaskan, perlindungan mata pencaharian masyarakat dan pemulihan lingkungan merupakan perwujudan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Ia berharap penertiban kawasan hutan dapat memberikan kepastian hukum, memperbaiki ekosistem, sekaligus membuka peluang mata pencaharian yang sah bagi warga.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media