Politik

Legislator PDIP Minta Revisi UU Pemilu Berpijak pada Pemilu 2019 dan 2024

Aria Bima meminta evaluasi Pemilu 2019 dan 2024 menjadi dasar revisi UU Pemilu, mulai dari sistem keserentakan hingga pengawasan.

Legislator PDIP Minta Revisi UU Pemilu Berpijak pada Pemilu 2019 dan 2024
Aria Bima meminta evaluasi Pemilu 2019 dan 2024 menjadi dasar revisi UU Pemilu.

fin.co.id - Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024 akan menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan arah perubahan aturan kepemiluan. Komisi II DPR RI ingin memastikan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mampu menjawab berbagai persoalan yang benar-benar terjadi selama penyelenggaraan pemilu, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik jangka pendek.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai pengalaman dari dua kali penyelenggaraan pemilu serentak tersebut harus dibedah secara menyeluruh. Hasil evaluasi diperlukan untuk menentukan ketentuan yang masih layak dipertahankan, bagian yang perlu diperbaiki, serta norma yang membutuhkan perubahan mendasar.

"Pengalaman 2019 dan 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih relevan dipertahankan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang membutuhkan rekonstruksi norma secara mendasar," ujar Aria saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat, 20 November 2026.

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, evaluasi dua periode pemilu itu juga menemukan sejumlah persoalan yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, termasuk menurunnya kompetensi pemilih. Karena itu, penyusunan perubahan regulasi membutuhkan kajian empiris serta pandangan objektif dari kalangan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan aturan yang berlaku.

Komisi II DPR Petakan Persoalan Keserentakan hingga Pengawasan Pemilu

Aria Bima menyebut persoalan penyelenggaraan pemilu mencakup berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan revisi undang-undang. Kompleksitas pemilu serentak, beban kerja penyelenggara, hingga penataan daerah pemilihan menjadi beberapa persoalan yang masuk dalam evaluasi.

"Kita menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu," tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain persoalan tersebut, forum evaluasi juga membahas sistem proporsional terbuka, desain keserentakan pemilu, reformulasi parliamentary threshold, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta kedudukan hukum Sirekap.

Gubernur Bali Ungkap Partisipasi Pemilih Pilpres Capai 83,34 Persen

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster turut menyampaikan catatan penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayahnya. Ia mengungkapkan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 di Bali mencapai 83,34 persen. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 81,7 persen.

Koster menjelaskan, pencapaian partisipasi tersebut tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah. Dukungan anggaran untuk KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan juga menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu di Bali.

"Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan pemerintah daerah, pendidikan politik masyarakat, serta dukungan keamanan. Berbagai hal ini kami harap dapat menjadi masukan bagi Panja dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan," papar Wayan Koster.


Berita Terkait