PKS Desak Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Dibuka Transparan, Pengguna Jasa Harus Diungkap
Presiden PKS meminta kasus dugaan penyadapan ilegal diusut profesional, termasuk mengungkap pihak pengguna atau pemesannya.
fin.co.id - Siapa pihak yang memesan dan menggunakan hasil penyadapan menjadi salah satu hal yang harus diungkap dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan illegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh lain.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga menelusuri pengguna atau pemesan penyadapan tersebut.
Menurut AMY, perkara ini tidak bisa diperlakukan sebagai kasus biasa. Dugaan penyadapan itu dinilai mencoreng moral penegak hukum negara, berdampak terhadap kehidupan bangsa, serta bertentangan dengan prinsip sirotol mustaqim.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 22 November 2026, AMY menegaskan bahwa pengusutan harus berjalan secara transparan, adil, dan profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Bagi kami, sirotol mustaqim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata AMY.
PKS Minta Pengguna Penyadapan Diungkap
AMY menjelaskan, sirotol mustaqim memiliki makna religius yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Nilai tersebut juga berkaitan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Selain itu, sirotol mustaqim dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan. Atas dasar itu, AMY meminta pemerintah dan aparat penegak hukum membuka perkara penyadapan secara transparan serta menjalankan proses penyidikan secara profesional.
Dia secara khusus menekankan pentingnya mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan penyadapan. Menurutnya, penyelidikan harus menelusuri siapa yang berada di balik penggunaan tindakan tersebut.
"Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan itu lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita," tutup dia.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan perkara tersebut, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November 2026. Ketiganya terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS.
Jumlah tersangka kemudian bertambah setelah Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka pada 5 November 2026. Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam perkara itu menjadi empat orang.