Politik

Revisi UU Pemilu Bahas Ambang Batas Parlemen hingga Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal

Komisi II DPR mengkaji ambang batas parlemen, jeda pemilu nasional dan lokal, masa jabatan DPRD, hingga konsekuensi anggaran.

Revisi UU Pemilu Bahas Ambang Batas Parlemen hingga Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal
Komisi II DPR mengkaji ambang batas parlemen

fin.co.id - Pemisahan pemilu nasional dan lokal menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan sebelum desain baru diterapkan. Mulai dari penentuan jeda waktu penyelenggaraan, kepastian masa jabatan anggota DPRD, hingga kebutuhan anggaran menjadi bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, Taufan Pawe, menilai persoalan tersebut harus dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, jeda lebih dari dua tahun antara pemilu nasional dan lokal bukan waktu yang singkat, sehingga konsekuensinya perlu diperhitungkan dalam penyusunan desain pemilu.

“Memang tidak sedikit yang berpendapat. Jeda waktu yang lebih dari 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, bukanlah waktu yang singkat. Ini yang paling substantif menurut saya,” ungkap Taufan, dikutip Minggu, 22 November 2026.

Ia juga mempertanyakan kepastian masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota apabila pemilu nasional dan lokal dipisahkan. Perubahan jadwal tersebut harus memiliki pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan terkait keberlangsungan lembaga perwakilan daerah.

“Contoh, masih terjadi perdebatan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Contoh lagi, bagaimana dengan pemilu lokal terkait eksistensi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota? Apakah diperpanjang atau seperti apalah? Ini nanti yang harus kita jawab semua,” jelasnya.

Besaran Ambang Batas Parlemen Masih Terbuka untuk Dikaji

Selain desain pemilu nasional dan lokal, penentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen juga menjadi salah satu materi pembahasan Panja RUU Pemilu dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026).

Taufan menegaskan, penetapan ambang batas tidak cukup dilakukan dengan memilih angka tertentu. Setiap opsi harus memiliki pertimbangan akademis yang kuat agar pengaturannya dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah angka masih terbuka untuk dibahas, mulai dari 4 persen, 5 persen, 6 persen, hingga besaran yang lebih tinggi. Untuk itu, Panja RUU Pemilu berencana menyerap pandangan akademisi melalui kunjungan kerja ke sejumlah perguruan tinggi.

“Apakah 4 persen, 5 persen, 6 persen, bahkan lebih dari itu, tentu kita harus mendengarkan dari para kalangan akademisi. Ada rencana kunjungan kerja ke beberapa perguruan tinggi di Republik ini, tapi yang jelas, kita harus mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya,” ujar Taufan.

Berbagai masukan tersebut nantinya menjadi bahan penyusunan naskah akademik RUU Pemilu. Panja akan menelaah dan memperdalam setiap pandangan sebelum merumuskannya menjadi draf regulasi. Dengan demikian, pengaturan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan dinamika politik, tetapi juga memiliki argumentasi akademis dan dasar hukum yang kuat.

Perubahan Desain Pemilu Harus Perhitungkan Anggaran dan Putusan MK

Taufan turut mengingatkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan anggaran. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga setiap perubahan desain harus disertai perhitungan yang matang.

Di sisi lain, perubahan aturan juga harus memperhatikan landasan konstitusional, terutama ketentuan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Taufan, apabila terdapat keinginan mengubah pengaturan yang telah ditetapkan MK, diperlukan langkah konstitusional yang tepat.

“Anggaran tidak sedikit. Ini adalah amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mau bergeser dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita harus melakukan rekayasa konstitusional,” tegasnya.

Melalui pembahasan revisi UU Pemilu, Taufan berharap seluruh persoalan mendasar dalam sistem kepemiluan dapat dikaji secara komprehensif. Pembahasan itu mencakup besaran ambang batas parlemen, desain pemilu nasional dan lokal, jarak waktu pelaksanaan, masa jabatan anggota DPRD, serta konsekuensi penganggaran.

Penyerapan pandangan akademisi dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Berita Terkait