KPK Respons Jeda Waktu Penerbitan SP3 Kasus Aswad Sulaiman
KPK menjelaskan jeda waktu penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.
KPK menjelaskan jeda waktu penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan dasar pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi, beberapa rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Perpres) yang menjadi amunisi KUHAP baru masih dalam tahap finalisasi
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kurang waspada dalam membaca potensi perlawanan dari kelompok lama di birokrasi ketika melakukan berbagai pembaruan di sektor pendidikan.
Negara mengalami kerugian yang tidak sedikit, tepatnya Rp46.855.782.007. Angka ini tentu saja sangat mengejutkan dan menjadi pukulan telak bagi BUMN sektor konstruksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan aliran dana yang diduga mengalir dari mantan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK) kepada seorang jaksa yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Eddy Sumarman.
Polisi menetapkan Dokter Richard Lee sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen yang dilaporkan oleh Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz.
Langkah ini bukan tanpa pertimbangan matang, melainkan hasil kajian mendalam yang salah satunya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang krusial.
Suasana sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek sempat diwarnai teguran dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap sejumlah prajurit TNI yang berjaga di dalam ruang sidang.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, membantah keras tudingan bahwa dirinya memperoleh keuntungan pribadi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim, merespons kritik publik terhadap kinerja Polri dalam menangani perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (NAM), didakwa terlibat tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun.
Ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan sebuah transformasi besar yang berpotensi mengubah wajah kepastian hukum di tanah air
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (NAM), didakwa memperkaya diri sendiri hingga ratusan miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Meskipun demikian, pembacaan eksepsi oleh Nadiem maupun tim kuasa hukumnya belum dapat dilaksanakan
Sejumlah figur publik dari kalangan influencer hingga insan perfilman tampak menghadiri sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang digelar di Tipikor
Nadiem sejatinya mengetahui bahwa laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome tidak optimal untuk proses belajar mengajar, terutama di daerah 3T
Nadiem menerima paparan langsung mengenai keterbatasan teknis Chromebook dari Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief
Berdasarkan catatan KPK, Beni Saputra telah hadir di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.32 WIB, memenuhi panggilan pemeriksaan yang diberikan.
Tersangka diketahui seorang ustaz di sebuah pondok pesantren yang berada di kampungnya sendiri di Desa Tipar, Kecamatan Jambe.
Kasus ini berpusat pada dugaan penyimpangan dalam program digitalisasi pendidikan, khususnya pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management