Pemerintah Tetapkan 87% Lahan Baku Sawah sebagai LP2B, Menteri Nusron: Tidak Boleh Diubah Fungsi
87% dari total lahan baku sawah (LBS) untuk dimasukkan dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
87% dari total lahan baku sawah (LBS) untuk dimasukkan dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
SNBP memiliki kuota minimum penerimaan mahasiswa sebanyak 20 persen bagi PTN Badan Layanan Umum (BMU)
Total sejak periode 2017 hingga 22 November 2024, pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait judi online.
Pernyataan itu untuk merespons isu mundurnya dia dari posisi Menkeu.
pengemudi aktif dalam menjalankan orderan secara reguler dan memiliki penilaian (rating) tinggi serta ulasan positif dari pengguna layanan
Airlangga Lapor ke Prabowo Soal IHSG Anjlok hingga 6 Persen
Saat penggerebekan, terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku di sekitar arena judi sabung ayam.
secara administratif lokasi itu berada di Kecamatan Senduro dan Gucialit, Kabupaten Lumajang.
Andra Soni juga berharap sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan program tersebut dapat ditingkatkan dan diwujudkan dengan bersama.
RUU itu disetujui untuk dibahas ke Rapat Paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi
Langkah tersebut justru bisa mencederai citra pemerintah yang sedang mengedepankan penghematan.
Anggot DPRD menagih jatah fee atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah
Hindari makanan pedas, asam, atau bersantan karena dapat memicu produksi asam lambung berlebih
Prabowo ingin memastikan program strategis nasional, khususnya hilirisasi tetap berjalan tanpa terhambat waktu.
pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas revisi UU tersebut.
Irjen Agus bersama pejabat utama Korlantas Polri, memeriksa jalur tol dari Cikupa menuju Merak.
Sebelumnya, longsor dilaporkan menutupi jalan di wilayah itu dan adanya pendangkalan sungai
Tragisnya, peristiwa ini diduga terjadi sejak bulan April 2024 hingga Maret 2025.
penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.
Mekanisme dan kriteria penempatan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.
Berikut daftar lengkap perwira tinggi yang dirotasi di TNI: