.png){kind=small}
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak berspekulasi terkait kelanjutan nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan MK
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang melibatkan PT PMM.
Presiden Prabowo Subianto mendorong perubahan dalam sistem rekrutmen Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Partai Gerindra menyatakan menghormati putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah didakwa menerima uang Rp55 miliar atau setara SGD5 juta dari pengusaha Tan Kian.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menerjunkan 34 Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani persidangan perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mengetahui isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut berlangsung di Kertanegara, Jakarta, Selasa malam, 6 Oktober 2026.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri miliknya yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih membuka kemungkinan adanya tindak lanjut melalui lembaga lain.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menekankan pentingnya pembenahan fasilitas pendidikan sekaligus pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran saat mengunjungi sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor.
Kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menyatakan puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur perbatasan sebagai garda terdepan pertahanan negara guna mencegah potensi infiltrasi asing.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menindak ratusan tambang ilegal serta memberantas penyelundupan timah.
Kericuhan terjadi di pintu masuk ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, menjelang pembacaan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Selasa malam, 6 Oktober 2026.
Satgas PKH mencatat telah mengambil alih kembali kawasan hutan seluas lebih dari 6,2 juta hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan hasil penindakan tahap kedelapan senilai Rp13,2 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa, 6 Oktober 2026.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memasang tanda pengamanan pada sejumlah tanah dan bangunan yang berkaitan dengan perkara PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengaku terkejut saat mengetahui total Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak cucunya ternyata mencapai 1.074 perusahaan, dengan mayoritas di antaranya membukukan kerugian.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait maraknya praktik korupsi dan suap di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan pengajian, haul keluarga, dan Maulid Nabi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berujung mediasi setelah warga memprotes penggunaan kembang api dan persoalan akses jalan
