.png){kind=small}
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyatakan pihaknya akan mengkaji secara menyeluruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyinggung pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pilpres 2024.
Partai Demokrat menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan Partai Golkar kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029 dinilai belum menutup peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus ditindaklanjuti melalui penggunaan hak angket maupun pembentukan pansus di DPR.
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi bahan komunikasi di antara sejumlah partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Trinity, Jakarta, Jumat, 9 Oktober.
Dalam video tersebut, Gibran digambarkan kembali ke Tanah Air, bertemu kedua orang tuanya, Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana, kemudian mulai merintis usaha kuliner.
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah belum menyampaikan pernyataan langsung terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikaitkan dengan isu kepindahan partai ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga muncul wacana duet dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Pandangannya berubah setelah Gibran terjun ke politik, menjadi Wali Kota Solo, hingga maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, turut membahas kemungkinan yang dapat terjadi apabila suatu saat posisi Gibran sebagai wakil presiden berubah akibat proses hukum.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024
Partai Demokrat menegaskan belum mengubah sikapnya terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru membutuhkan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mengklarifikasi persoalan ijazah SMA atau sederajat yang menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pertemuan itu menjadi ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan mengenai putusan MK yang berkaitan dengan persyaratan ijazah Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Pernyataan itu disampaikan Guntur Romli melalui video yang diunggah di akun X miliknya.
Survei PPI menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas simulasi cawapres 2029 dengan elektabilitas 21 persen, mengungguli Gibran.