.png){kind=small}
KPK hingga kini tak kunjung memanggil dan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan BJB periode 2021-2023.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya penggeledahan di kediaman mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, Rabu, 2 Juli 2025.
KPK geledah rumah eks Kadis PUPR Sumut, sita Rp2,8 miliar dan senjata api. Kasus ini terkait dugaan korupsi proyek jalan
KPK menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR) Ma’ruf Cahyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM, disebut akan melakukan kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki sebagai bagian dari misi budaya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal tingginya potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga gratifikasi atau suap di Wilayah Sumatera Utara (Sumut).
KPK saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program CSR Bank Indonesia.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, GRT merupakan seorang ASN bernama Gustav Reynold Tampubolon.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi memanggil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, dan istrinya, Tina Astaria.
KPK bakal mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Sosial Resposibility (CSR) Bank Indonesia (BI) melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
KPK didesak usut dugaan fasilitasi istri Menteri UMKM ke Eropa. Maman Abdurrahman klarifikasi perjalanan pribadi sang istri tanpa dana negara.
KPK belum jadwalkan ulang pemeriksaan Filianingsih Hendarta terkait kasus korupsi dana CSR BI. Pakar sebut KPK berwenang memanggil paksa pejabat BI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan koordinasi untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
KPK membuka peluang untuk memanggil Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait surat tersebut.
Dua unit rumah senilai kurang lebih Rp1.5 miliar, empat unit kontrakan dan kost-kostan senilai kurang lebih Rp 3 miliar, empat bidang tanah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (KIP), Kamis, 10 Juli 2025
Pemeriksa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Jatim TA 2021-2022 di Polda Jatim dinilai sah.
Khofifah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.
Ia menegaskan KPK tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Khofifah.