.png){kind=small}
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya menargetkan RUU Perampasan Aset dapat disahkan sebelum Desember 2026.
Komisi III DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dan menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.
Simak rincian demo 27 Agustus 2026 di DPR RI. AMPB tuntut RUU Perampasan Aset, RMP4 dukung MBG, dan GERAM bawa 10 tuntutan.
Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia (SDI), Arif Nurul Imam, memberikan imbauan kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang berencana menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Puan Maharani tegaskan DPR RI siap terima aspirasi massa aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 dan imbau peserta jaga ketertiban tanpa kericuhan.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen pimpinan DPR untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset sesuai target waktu yang telah disepakati.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, membeberkan hasil audiensi resmi bersama pimpinan DPR RI di hadapan massa unjuk rasa di luar Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati tidak ikut menemui perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dalam audiensi terkait RUU Perampasan Aset pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang merusak kamera CCTV saat kericuhan terjadi setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak disusupi kepentingan tertentu yang justru dapat menghambat proses pengesahannya.
PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi sorotan setelah nama Ketua DPR RI Puan Maharani tidak tercantum dalam surat komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Rocky mengatakan dirinya mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, ia berbeda pandangan dengan tuntutan yang turut memasukkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tertentu.