.png){kind=small}
Dindik Kota Tangerang menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025.
Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia resmi menetapkan dan menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 hingga 2026.
Komisi A DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2 APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada tindak lanjut atas temuan BPK.
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) Tahun 2025-2029.
Sejumlah fraksi di DPR RI memberikan perhatian serius terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencatat defisit lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 menjadi salah satu dasar pemerintah dalam upaya menangkal penyebaran LGBTQ
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025