Segel 2 Perusahaan Pengelola Limbah B3 di Bekasi, KLH Siapkan 3 Opsi Sanksi
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dua perusahaan yakni PT Harrosa Darma Nusantara (PT HDN) dan PT Harosindo Teknologi Indonesia (PT HTI)
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dua perusahaan yakni PT Harrosa Darma Nusantara (PT HDN) dan PT Harosindo Teknologi Indonesia (PT HTI)
Lewat episode teranyar Podcast Suara Angka, tiga peneliti senior—Adjie Alfarabie, Ardian Sopa, dan host Ade Bhondon—mengupas temuan mengejutkan.
FSPPB dukung Kejagung tetapkan MRC tersangka kasus migas. Dorong reintegrasi Pertamina demi tata kelola energi bersih dan ketahanan nasional
Mentan Amran laporkan 212 merek beras ke penegak hukum. Diduga tipu kualitas dan kuantitas, rugikan rakyat Rp99 triliun per tahun.
Presiden Prabowo pimpin ratas bahas hukum, cuaca ekstrem, pendidikan, dan koperasi. Lawatan luar negeri ke Prancis juga dijadwalkan usai kunjungan Belgia.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anisa Hidayah kembali menegaskan pentingnya percepatan revisi terhadap RUU KUHAP
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, adanya kerugian besar yang dialami negara akibat praktik pengoplosan beras.
Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan IM57+ Institute menekankan pentingnya pengaturan teknis terkait pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti kepada sejumlah tokoh seperti Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto menuai pertanyaan serius dari publik.
Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz kembali mencatat capaian penting dalam upaya penegakan hukum di Papua.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menindak tegas anggota Satbrimob Polda Metro Jaya tersebut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah akan memberikan respons terhadap tuntutan 17+8 yang diajukan masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada intervensi dari Istana terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembagian dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Kasus itu berawal dari operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan pada 29 Juli 2025
Kasus itu berawal ketika UPTD Tahura Orang Kayo Hitam menerima laporan masyarakat bahwa masyarakat setempat telah mengamankan satu unit ekskavator
Tim menangkap dua anggota KKB, yakni Erek Enumbi alias Udara dan Hugon Gire alias Yemiter Murip, Senin (29/9).
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas upaya penertiban praktik pertambangan ilegal
Kejagung menyita aset raksasa milik terpidana pajak Bilal Asif, termasuk pabrik sawit 13 juta meter persegi dan tanah di Kalimantan Barat
Polda Maluku menetapkan sanksi berupa penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 Oktober 2025
Meski kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi, survei Poltracking mengungkap ketidakpuasan pada sektor ekonomi dan hukum yang dinilai belum maksimal