.png){kind=small}
KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji 2023–2024, memanggil saksi, menyita aset, hingga larang bepergian sejumlah pihak
Kelima saksi tersebut adalah Jaja Jaelani (JJ), Ramadhan Harisman (RH), M. Agus Syafi (MAS), Abdul Muhyi (AM), dan Nur Arifin (NA).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) utuk memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek besar di sektor kesehatan dan farmasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengisyaratkan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Khalid Basalamah dalam sebuah video di kanal YouTube Kasisolusi
Forjabar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 17 September 2025.
KPK mengungkapkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek digitalisasi SPBU di Pertamina periode 2018–2023
Djamari Chaniago resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 September 2025
KPK periksa Syarif Hamzah dan Yaqut Cholil dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 dengan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun.
Adapun, dokumen LHKPN yang difoto warganet untuk membungkus bawang itu ramai di media sosial.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian serius terhadap praktik rangkap jabatan yang masih marak terjadi di kalangan pejabat publik di Indonesia.
KPK juga memanggil NJ selaku mantan Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi pencairan kredit usaha di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha (Perseroda) untuk periode 2022 hingga 2024.
Khalid menjelaskan pengembalian uang tersebut dilakukan karena KPK memintanya saat memeriksa dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.
KPK mengungkap bahwa uang yang disetorkan oleh pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, berasal dari praktik pemerasan oleh oknum di lingkungan Kemenag.
KPK menduga keberadaan pihak tertentu yang berperan sebagai "juru simpan" dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan untuk musim haji 2023–2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dalam praktik jual beli kuota haji khusus.
Wali Kota Prabumulih, Arlan, yang sempat viral karena diduga memecat kepala sekolah lantaran anaknya membawa mobil ke sekolah, kini kembali menjadi perhatian publik.
KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 tidak mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 pada Kementerian Agama bisa lebih dari Rp1 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada intervensi dari Istana terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembagian dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).