Diperiksa KPK 8 Jam Kasus Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun, Eks Menag Yaqut Cholil Bungkam Seribu Bahasa!
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas diperiksa KPK 8 jam soal korupsi kuota haji Rp1 T. Ia bungkam & serahkan keterangan ke penyidik.
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas diperiksa KPK 8 jam soal korupsi kuota haji Rp1 T. Ia bungkam & serahkan keterangan ke penyidik.
Setiap kemungkinan itu selalu terbuka sesuai dengan kebutuhan penyidikan
KPK bongkar skandal fee proyek Rp5,2 miliar Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Uang haram diduga mengalir demi ambisi kampanye Pemilu 2024.
KPK memastikan proses gugatan cerai antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tidak berkaitan dan tidak berdampak pada penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan pendalaman atas dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024.
KPK gelar OTT di Banten! Lima orang diciduk termasuk aparat penegak hukum. Simak update terbaru penyelidikan tertutup KPK di gedung Merah Putih.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya OTT di Banten.
Mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau Noel, mendatangi Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Desember 2025.
penyitaan uang ratusan juta itu dilakukan KPK dalam rangkaian penangkapan sembilan orang di dua wilayah tersebut.
KPK lakukan OTT beruntun! Setelah amankan 5 orang di Banten, kini 10 orang di Bekasi ikut diciduk penyidik antirasuah. Cek info lengkapnya di sini!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kabupaten Bekasi Jawa Barat Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis malam 18 Desember 2025.
Saat ini, Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK untuk mendalami kasus yang menjeratnya.
Sikap kooperatif dibutuhkan agar proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut dapat berjalan dengan efektif.
Tujuh orang yang dibawa ke Jakarta tersebut terdiri atas seorang penyelenggara negara atau Bupati Bekasi Ade Kuswara dan enam orang pihak swasta.
Adapun KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari tujuh orang tersebut, termasuk Bupati Bekasi,
Ketika ditanya kemungkinan kasus yang melibatkan Ade Kuswara memiliki banyak klaster, Budi mengatakan KPK masih mendalami hal tersebut.
WNA Korea Selatan tersebut diduga diancam akan diberikan tuntutan yang lebih tinggi, penahanan, hingga ancaman-ancaman lainnya.
Kasus ini menjadi momentum perbaikan ke depan dan menjadi contoh bagi jaksa-jaksa yang lain agar tidak berbuat curang.
KPK tidak memiliki alasan ataupun inisiatif khusus agar dapat melakukan OTT hingga tiga kali dalam sehari.
Kejagung apresiasi KPK lakukan OTT oknum Jaksa Banten terkait pemerasan kasus UU ITE. Barang bukti Rp941 Juta diamankan, 5 orang jadi tersangka!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK), dan ayahnya yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, HM Kunang (HMK), sebagai tersangka