.png){kind=small}
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang terbagi dalam lima klaster, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pemberian uang kepada pihak BPK untuk mengondisikan hasil audit.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Hamenang diduga menerima uang imbalan atau fee dari sejumlah penyedia barang dan jasa serta kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dalam konstruksi perkara tersebut, Ahmad Luthfi diduga sempat meminta uang Rp600 juta, namun nominal tersebut menyusut menjadi Rp400 juta setelah disepakati lewat jalur negosiasi oleh Hamenang.
KPK menemukan uang tunai sebesar Rp934 juta yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru di rumah Hanaku Agni Sadewo, adik kandung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, surat keputusan (SK) penunjukan Mahanni sebagai Plt Bupati Klaten telah diterbitkan dan diserahkan pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dugaan suap dan pengaturan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dua anggota DPRD berinisial SW dan SP dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Oktober 2026, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur.
KPK melimpahkan berkas perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto melontarkan candaan yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebagai “presiden kecil” saat menghadiri acara di Balai Kota Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima hibah dua bidang tanah beserta bangunan hasil rampasan perkara korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai total sekitar Rp9,65 miliar.
