.png){kind=small}
Pakar Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, yang mengusulkan agar Polri dibagi ke dalam dua wilayah besar, yakni Polri Barat dan Polri Timur.
Presiden Prabowo resmi menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden & menolak pembentukan Kementerian Keamanan. Simak detail reformasi Polri 2026 di sini.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memerlukan stabilitas politik agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dalam melayani masyarakat.
nggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang sempat ramai diperbincangkan publik.
Seruan percepatan Reformasi Polri disuarakan ratusan massa dari Front Kebangsaan Solidaritas Buruh dan Mahasiswa dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam reformasi Polri terbatas pada pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya melalui Komisi III.
ISESS dan Koalisi Keadilan mendesak Komisi Reformasi Polri ungkap dugaan kriminalisasi dan abuse of power dalam kasus sengketa lahan PT WKM.
Pertemuan yang sedianya membahas dugaan kriminalisasi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo itu berubah tegang
Pakar hukum tata negara Refly Harun bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil melakukan walkout dari audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri di PTIK, Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Roy Suryo, dokter Tifauziah Tyassuma, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar resmi menolak keras usulan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang ingin memediasi mereka dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima kunjungan sejumlah tokoh lintas agama dalam agenda audiensi yang berlangsung di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 25 November 2025.
Masyarakat tentunya memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait kecepatan respons terhadap laporan ke damkar ataupun pihak kepolisian.
DPR RI secara resmi menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa tindakan anggota Brimob berinisial Bripka MS yang diduga menganiaya Arianto Tawakal (14), siswa MTs hingga meninggal dunia, merupakan perbuatan yang benar-benar di luar nilai kemanusiaan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra turut bersuara terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Brimob di Tual, Maluku Tenggara, hingga menewaskan seorang pelajar.