.png){kind=small}
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.
Langkah tersebut dijalankan karena adanya keterbatasan jumlah penyidik Jampidsus Kejagung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, bukanlah sebuah sandiwara atau rekayasa.
Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat sore, 8 Agustus 2025.
Kejagung memeriksa enam orang saksi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) dan perusahaan anak usahanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) untuk dimintai keterangan lanjutan terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi sindiran dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai salah satu kadernya yang juga merupan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara, ditangakap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis lalu, 8 Agustus 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul Azis (ABZ) tersangka kasus korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD
Kejagung memastikan proses hukum terhadap sembilan terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi gula tidak terhenti, meskipun mantan Mendag Tom Lembong telah memperoleh abolisi dari Presiden.
KPK memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menyoroti penggunaan istilah OTT pasca tertangkapnya Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
KPK memaparkan dugaan modus korupsi dalam proyek pengadaan makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) periode 2016–2020.
Tom berharap abolisi yang diterimanya bisa menjadi momentum untuk perbaikan sistem hukum demi kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia.
KPK menanggapi pernyataan Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng yang membantah tudingan bahwa sebagian besar anggota dan pimpinan Komisi XI menerima dana dalam perkara dugaan penyimpangan dana CSR Bank Indonesia.
Menurut KPK, modus dalam kasus tersebut adalah mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Semua laporan yang masuk ke Komisi Yudisial akan ditangani tanpa memandang siapa yang menjadi pelapornya.
Kejagung telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO
SK itu sulit ditemukan padahal sangat penting karena menjadi dasar pembagian kuota haji khusus yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
Kejagung periksa dua bos perusahaan teknologi terkait dugaan korupsi laptop Kemendikbud senilai ratusan miliar rupiah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut tuntas dugaan aliran uang haram terkait alias suap penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang diduga mengalir ke pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) era Yaqut Cholil Qoumas tahun 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dugaan penyelewengan ini terjadi di penghujung masa pemerintahan Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian negara di dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih Rp1 triliun.