.png){kind=small}
KPK kembali mengungkap praktik penyalahgunaan dana hibah pokir yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022
KPK menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, jika kembali mangkir dari panggilan penyidik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
im Badan PemulihanAset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia melelang salah satuasetrampasan negara yang berasal dariperkara tindak pidana korupsi pengelolaankeuangan dan investasi PT AsuransiJiwasraya (Persero).
Kejagung memberikan tanggapan atas permintaan dari Kementerian Haji da Umrah yang meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan kebocoran dana haji yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun per tahun.
Kejagung menyampaikan pihak Kejaksaan Malaysia bersedia memberikan dukungan dalam pencarian Mohammad Riza Chalid
Budi mengatakan pemeriksaan terhadap saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Penyidik KPK saat ini masih butuh memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut sebelum mengumumkan tersangka kasus kuota haji.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan barang rampasan negara dari perkara korupsi tata niaga komoditas timah kepada PT Timah Tbk.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa sejumlah biro perjalanan haji telah mengembalikan dana yang jumlahnya mendekati Rp100 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Sebelumnya, Tauhid Hamdi sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus kuota haji pada 19 September 2025, dan 25 September 2025.
KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, yakni MJS selaku mantan Bupati Mandailing Natal, serta IEN selaku mantan Wali Kota Padangsidimpuan
KPK mengembalikan satu unit Toyota Alphard yang sebelumnya disita dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker
KPK kembali memeriksa Tauhid Hamdi, mantan Bendahara Amphuri, terkait dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tahun anggaran 2023–2024.
KPK mengungkap dugaan serius terkait praktik jual beli kuota haji yang semestinya diperuntukkan bagi petugas layanan jemaah, termasuk tenaga kesehatan, pendamping, hingga pengawas.
Keenam saksi tersebut diperiksa dalam kaitannya dengan perkara dugaan korupsi pada Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek
KPK juga memanggil seorang saksi lain, yakni AM selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata.
KPK berencana kembali memeriksa Menteri Agama era Presiden ke-7 Jokowi, Gus Yaqut dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 di lingkungan Kemenag.
Kembalinya Nadiem ke rutan dilakukan setelah dokter melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatannya sudah baik.
KPK juga memeriksa dua saksi lainnya, yakni MFB selaku General Affairs Manager JOB PT Pertamina (Persero) Medco E&P Tomori tahun 2013–2017 dan HS pihak swasta
KPK mengungkap asal mula kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret sejumlah pihak di Kementerian Agama (Kemenag).
