.png){kind=small}
Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana di balik temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tanggapan atas penugasan AKBP Rossa Purbo Bekti sebagai Kapolres Bangkalan, Polda Jawa Timur (Jatim).
Kejagung memeriksa tiga saksi terkait dugaan korupsi kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Kejagung memeriksa dua saksi terkait dugaan korupsi tambang batubara PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, periode 2013–2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi ke-22 sepanjang 2026 tersebut berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BNPB menghormati proses hukum KPK terkait OTT 2026 dan memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap penanganan perkara.
Keterlibatan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya terungkap.
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mempertanyakan perannya dalam perkara pemberian uang Rp55 miliar dari Tan Kian kepada Ferry Hongkriwang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
KPK mendalami aliran pembayaran BNPB kepada vendor dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang terkait dana penanganan bencana.
Keputusan ini menyusul proses pemakzulan yang berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari isu perselingkuhan, persoalan pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang.
KPK menanggapi peluang penerapan hukuman mati terhadap para tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.
KPK menangkap 20 orang dalam OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya dugaan suap dalam perkara yang menjerat kepala daerah tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026.
Kesembilan orang tersebut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat pagi setelah diberangkatkan dari Klaten menggunakan kereta api pada malam sebelumnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, uang miliaran rupiah tersebut menjadi salah satu barang bukti yang ditemukan penyidik dalam operasi senyap di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Kamis, 15 Oktober 2026
KPK menduga Bima Setiawan memakai dana kebencanaan BNPB untuk membeli saham PT MDLA melalui PT AVE senilai Rp30,98 miliar.
PDIP Jateng menghormati proses hukum KPK terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan merekomendasikan penegakan integritas partai.
Pengadaan HT tersebut diketahui berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla. Namun, KPK masih mendalami dokumen pengadaan untuk mengungkap secara menyeluruh barang dan jasa lain yang diduga bermasalah dalam perkara tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Hamenang diduga menerima uang imbalan atau fee dari sejumlah penyedia barang dan jasa serta kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.