.png){kind=small}
KPK memeriksa Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemenaker tahun 2015-2017 berinisial RAH
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi adanya oknum jaksa yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Warga Negara (WN) Korea Selatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN),
Kejagung) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara tiga jaksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan penanganan kasus UU ITE
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua pejabat Kejaksaan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Desember 2025.
Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan jaksa lain yang memiliki jabatan lebih tinggi dalam perkara pemerasan terhadap Warga Negara (WN) Korea Selatan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Taruna Fariadi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK juga menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik dari rumah dinas tersebut, kemudian Kantor Kajari Hulu Sungai Utara, dan rumah Albertinus
Jaksa Agung mengingatkan agar para jaksa tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sebagaimana janji di awal saat menjadi jaksa.
Masa jabatan Afrillyanna Purba hanya lima bulan, usai kejaksaan kabupaten Tangerang tersebut disorot kasus pemerasan warga Korea Selatan.
Publik Kepulauan Riau dihebohkan dengan beredarnya video bermuatan asusila yang diduga melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara
Penyidik juga meminta keterangan dari saksi terkait proses dan mekanisme yang dilakukan dalam pemotongan anggaran di internal Kejari HSU.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, dijadwalkan menjalani sidang perdana terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
Bupati Pati, Sudewo, menyatakan dirinya merasa dikorbankan setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Sepuluh orang saksi tersebut, yakni TH selaku Kepala Dinas Permendes Kabupaten Pati, WAN selaku Ajudan Bupati Pati, YG selaku Camat Jakenan.
Kasus tersebut mengenai dugaan pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jateng.
KPK mengendus kejanggalan di balik kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Pati yang menyeret Bupati nonaktif Sudewo. Simak temuan terbaru KPK di sini!
KPK belum bisa menyatakan seluruh atau 21 kecamatan di Pati terkait kasus Sudewo.
KPK mengungkap dugaan pemerasan oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap puluhan perangkat daerah hingga puskesmas dengan target setoran Rp750 juta
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono terkait kasus dugaan pemerasan proyek dan setoran uang THR Rp 610 juta.