DPR Setujui Transformasi Badan Penyelenggara Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Di tengah kenaikan biaya global dan ancaman geopolitik di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto meminta agar potensi kenaikan biaya haji tidak dibebankan kepada calon jemaah.
Pemerintah terus mengupayakan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 dapat ditekan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut tuntas dugaan aliran uang haram terkait alias suap penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang diduga mengalir ke pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) era Yaqut Cholil Qoumas tahun 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian negara di dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih Rp1 triliun.
Lebih lanjut Budi mengatakan penggeledahan tersebut masih berlangsung hingga Rabu pukul 15.00 WIB.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera membuat Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan status Badan Haji menjadi Kementerian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan korupsi kuota haji 2024 menyebabkan sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang telah mengantre gagal berangkat.
Beberapa saksi tersebut adalah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA alias GA) yang sempat menjabat sebagai mantan staf khusus
Kelima saksi tersebut adalah Jaja Jaelani (JJ), Ramadhan Harisman (RH), M. Agus Syafi (MAS), Abdul Muhyi (AM), dan Nur Arifin (NA).
KPK juga memanggil NJ selaku mantan Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi
KPK masih menelusuri sosok juru simpan atau penampung dana hasil dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kemenag
Penyidik KPK saat ini masih butuh memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut sebelum mengumumkan tersangka kasus kuota haji.
Sebelumnya, Tauhid Hamdi sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus kuota haji pada 19 September 2025, dan 25 September 2025.
KPK juga memanggil seorang saksi lain, yakni AM selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata.
KPK terus mengusut dugaan korupsi dalam pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag tahun 2023–2024
Kementerian Haji dan Umrah memutuskan hanya menggunakan dua syarikah atau perusahaan penyedia layanan asal Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya integritas seluruh petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Pemerintah memastikan jadwal pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana, meski konflik di Timur Tengah memanas.
KPK geledah rumah dan kantor Kemenag terkait dugaan korupsi kuota haji Rp1 triliun. Sejumlah pejabat dan tokoh sudah dimintai keterangan
Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qomas (YCQ) di Condet, Jakarta Timur.