.png){kind=small}
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) terus dikebut Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah evaluasi setelah muncul laporan gangguan pencernaan yang dialami ratusan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung, Jawa Timur.
Kejagung melimpahkan 6 tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dalam tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026 kepada tim penuntut Kejari Jakpus.
Angka kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Kolonel Cpl Budi Utomo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Kejaksaan Agung menambah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.
Mabes TNI memberikan tanggapan setelah Kolonel Budi Utomo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.
BGN mulai menerapkan insentif SPPG Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026 dengan skema berdasarkan jumlah makanan yang dibagikan.
DPR meminta insentif SPPG Rp2.000 per porsi disertai standar mutu, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap SLHS.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat porsi anggaran yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghapus skema insentif tetap sebesar Rp6 juta bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).