KPK Duga Ada "Juru Simpan" di Balik Aliran Uang Korupsi Kuota Haji Tambahan 2023–2024
KPK menduga keberadaan pihak tertentu yang berperan sebagai "juru simpan" dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
KPK menduga keberadaan pihak tertentu yang berperan sebagai "juru simpan" dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
KPK tengah melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah biro perjalanan haji dan umrah, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024.
KPK hingga kini belum membeberkan secara rinci jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Khalid Zeed Abdullah Basalamah, pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan kuota haji tahun 2023–2024.
Ia mengajak masyarakat untuk menunggu sebab setiap proses hukum selalu memiliki mekanismenya tersendiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tujuh orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penambahan kuota haji untuk pelaksanaan ibadah tahun 2023–2024.
KPK mengungkap adanya peran juru simpan bertingkat dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama.
KPK mengingatkan seluruh pihak untuk kooperatif dalam proses pemeriksaan terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 di Kemenag.
KPK menyiapkan kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait alokasi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengambil langkah tak biasa dengan menyerahkan sekitar 200 nama calon pejabat di lembaganya kepada KPK
Budi mengatakan pemeriksaan terhadap saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa sejumlah biro perjalanan haji telah mengembalikan dana yang jumlahnya mendekati Rp100 miliar.
KPK kembali memeriksa Tauhid Hamdi, mantan Bendahara Amphuri, terkait dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tahun anggaran 2023–2024.
KPK berencana kembali memeriksa Menteri Agama era Presiden ke-7 Jokowi, Gus Yaqut dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 di lingkungan Kemenag.
KPK terus mendalami kasus dugaan jual beli kuota haji khusus di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada periode 2023–2024
KPK mengungkap asal mula kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret sejumlah pihak di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK tengah mendalami sejumlah dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, salah satunya terkait urusan konsumsi atau katering jamaah.
Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi NasDem sekaligus Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International, Rufis Bahrudin, menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji.
KPK memeriksa enam orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kakanwil Kemenag DIY adalah Ahmad Bahiej.