.png){kind=small}
BTN pastikan tambahan likuiditas Rp25 triliun terserap optimal akhir 2025, dorong kredit perumahan dan turunkan biaya dana.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil memulangkan Adrian Asharyanto Gunadi, tersangka utama dalam kasus penghimpunan dana masyarakat ilegal.
Setelah secara resmi menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun ke dalam empat bank milik negara (Himbara), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini mengambil langkah lanjutan dengan memantau ketat penggunaan anggaran tersebut oleh masing-masing bank.
KPK kembali menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim.
KPK kembali mengungkap praktik penyalahgunaan dana hibah pokir yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa sejumlah biro perjalanan haji telah mengembalikan dana yang jumlahnya mendekati Rp100 miliar.
Kejagung periksa 11 saksi terkait kasus korupsi digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek. Febrie Adriansyah pastikan penyidikan telusuri aliran dana dan peran korporasi
Adapun dana Rp200 triliun kini telah ditempatkan di lima bank yaitu BRI, BNI, Mandiri, BSI dan BTN
Pemprov DKI Jakarta akan mengurangi jumlah rekrutmen pegawai dengan status PJLP pada tahun 2026. Langkah ini merupakan dampak dari pemangkasan DBH oleh Pemerintah Pusat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menyalurkan dana saldo anggaran lebih (SAL) ke sejumlah bank pembangunan daerah (BPD), salah satunya Bank Jakarta.
Diketahui, per Agustus 2025, penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp8.075 triliun atau tumbuh 7,56 persen secara tahunan (yoy).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat membuka rekrutmen PJLP 2026
Dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 450 miliar, memaksa Pemkot Tangsel untuk melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.
KPK memanggil dua saksi lain kasus tersebut, yakni AG selaku staf Pemasaran PT Sejahtera Valasindo Abadi, dan RB selaku pegawai honorer
Penyaluran BOS Madrasah dan BOP RA triwulan ketiga dan keempat senilai Rp4,01 triliun
Presiden Prabowo ingin uang sitaan Rp13 triliun dari kasus CPO dialokasikan untuk beasiswa LPDP demi mencetak generasi unggul Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sebagian dana hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi CPO senilai Rp13 triliun dapat dialokasikan untuk program beasiswa
Kemendiktisaintek dan LPDP menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk mengalokasikan Rp13 triliun hasil korupsi menjadi dana beasiswa pendidikan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tingginya dana mengendap di bank bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan dari bunga atau imbalan finansial.
Isu soal dana triliunan rupiah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang disebut mengendap di bank
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan rehabilitasi mangrove.
