.png){kind=small}
Mensesneg Prasetyo Hadi targetkan Perpres Ojol terbit akhir Agustus 2026. Aturan kaji tarif hingga pembagian hasil pengemudi dan aplikator.
Rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 mendapat sorotan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal akan meminta penjelasan dari Bank Mandiri terkait pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.
Simak rincian demo 27 Agustus 2026 di DPR RI. AMPB tuntut RUU Perampasan Aset, RMP4 dukung MBG, dan GERAM bawa 10 tuntutan.
Simak daftar jalur alternatif dan pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan demo 27 Agustus 2026 di DPR RI.
Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia (SDI), Arif Nurul Imam, memberikan imbauan kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang berencana menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Akses transaksi pada rekening bank milik Koordinator AMPB, Supriyono atau yang akrab disapa Botok, dipastikan akan segera dibuka kembali oleh pihak Bank Mandiri setelah sempat dihentikan sementara.
Puan Maharani tegaskan DPR RI siap terima aspirasi massa aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 dan imbau peserta jaga ketertiban tanpa kericuhan.
DPR RI tetap menjalankan agenda persidangan di tengah rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung di depan kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pantau situasi demo di sekitar gedung DPR/MPR secara online lewat HP. Simak daftar link live streaming CCTV Jakarta Smart City di sini.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menuntut pertanggungjawaban tegas dari jajaran pimpinan DPR RI terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati tidak ikut menemui perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dalam audiensi terkait RUU Perampasan Aset pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 secara lelang usai pertimbangkan kondisi teknis dan ekonomis kapal.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan sejumlah kategori aset yang berpotensi dikenakan perampasan dalam revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak disusupi kepentingan tertentu yang justru dapat menghambat proses pengesahannya.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia segera disahkan.
Komisi III DPR RI membeberkan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
PT Pos Indonesia terima pembayaran tagihan Rp158 miliar dari Kemensos. Manajemen dan union puji langkah DPR kawal hak 59 ribu pekerja.
Komisi III DPR RI mengungkapkan daftar 13 tindak pidana yang berpotensi dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset yang tengah disusun.
