Tunjangan DPR dan Harga Pokok Jadi Sorotan Aksi 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR Jawab Begini...
Aksi 17+8 Tuntutan Rakyat soroti tunjangan DPR dan harga kebutuhan pokok, DPR janji evaluasi dan transparansi kebijakan.
Aksi 17+8 Tuntutan Rakyat soroti tunjangan DPR dan harga kebutuhan pokok, DPR janji evaluasi dan transparansi kebijakan.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menolak pengajuan pengunduran diri Rahayu Saraswati, keponakan Presiden Prabowo Subianto, dari kursi anggota DPR periode 2024-2029.
Pimpinan MKD DPR RI telah berkirim surat ke Pimpinan DPR RI mengenai putusan tersebut. Semua putusan akan disampaikan dalam rapat paripurna.
Padahal, sebelumnya RUU ini sempat masuk sebagai salah satu regulasi yang dianggap strategis dalam agenda legislasi nasional.
Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam rapat yang digelar, Kamis, 15 Januari 2026.
Adies Kadir resmi ditetapkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 27 Januari 2026.
DPR RI menyepakati bahwa Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden. DPR juga menegaskan Polri tidak ditempatkan sebagai lembaga yang berada di bawah kementerian mana pun.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, hingga saat ini Istana Kepresidenan belum menerima surat resmi dari DPR RI terkait pengajuan calon hakim MK.
Ahmad Sahroni resmi terpilih kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI mewakili Fraksi NasDem dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI yang digelar, Kamis, 19 Februari 2026.
Ahmad Sahroni resmi kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap keputusan MK yang menghapus kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI serta pejabat tinggi negara lainnya.
Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengaku terkejut dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Rabu pagi, 20 Mei 2026
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau kesiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen
Aksi unjuk rasa terkait tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan kembali digelar pada 27 Agustus 2026. Demonstrasi tersebut rencananya berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen pimpinan DPR untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset sesuai target waktu yang telah disepakati.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, membeberkan hasil audiensi resmi bersama pimpinan DPR RI di hadapan massa unjuk rasa di luar Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 Kg langka.
Adapun Pasal yang disisipkan dalam revisi tersebut yaitu Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229. Pasal 228A
DPR RI meminta seluruh rapat di komisi terkait dengan pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja atau kementerian.
Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
Pagu anggaran Kementerian PU 2025 naik menjadi Rp50,48 triliun setelah efisiensi, lebih tinggi 50% dibandingkan sebelumnya. Fokus pada pembangunan infrastruktur